INDIKATOR PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

26 Nov

NAMA       : DEPI YANI

BAB I

PENDAHULUAN

 A. Pendahuluan

Ilmuwan, ataupun ekonom memiliki banyak persamaan. Semuanya ingin menggambarkan apa yang sedang terjadi di dunia sekeliling mereka. Untuk melakukannya, mereka mengandalkan kombinasi teori dan pengamatan. Mereka membangun teori dalam upaya menyelami apa yang sedang terjadi. Salah satu sumber informasi tentang apa yang terjadi dalam perekonomian adalah pengamatan sepintas. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan maka para ahli mencoba untuk menggabungkan banyak pengalaman individu dalam kerangka koheren yaitu data sebagai bahan untuk merumuskan suatu kebijakan.

Saat ini indikator merupakan suatu sumber informasi yang sistematik serta obyektif yang hampir setiap hari surat kabar menulis statistik yang baru dikeluarkan oleh pemerintah. Indikator ini merupakan instrumen yang menunjukkan keterkaitan berbagai hal. Pemerintah, misalnya secara reguler mensurvei rumah tangga ataupun persamaan untuk mempelajari aktivitas dan dampak kegiatan mereka terhadap peningkatan kesejahteraannya. Tanpa adanya indikator-indikator ini pola atau gejala yang sedang terjadi serta pengaruhnya akan sulit diketahui secara pasti. Indikator yang diperoleh secara survei oleh pemerintah ataupun lembaga yang berkepentingan digunakan sebagai suatu tolak ukur untuk mengawasi dan merumuskan suatu kebijakan.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan seperti yang telah digambarkan diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun sebuah makalah yang akan membahas tentang indikator pertumbuhan ekonomi dengan rumusannya sebagai berikut “Apa saja indikator yang berpengaruh dalam pembangunan ekonomi tersebut?”


 BAB II

PEMBAHASAN

A. Sejarah Sistem PDB

Sistem perhitungan pendapatan nasional dimulai dari sebuah seminar statistik yang diprakarsai oleh Liga Bangsa-Bangsa yang saat itu dipimpin oleh Woldrow Wilson pada tahun 1928. Tujuannya adalah agar setiap negara mengumpulkan data tentang aktivitas dengan suatu standar yang dapat diperbandingkan secara umum. Pada rentan waktu 1929-1938 terdapat 26 negara yang mempublikasikan data tentang pendapatan nasional. Pada desember 1945 sebuah komite ahli statistic LBB berhasil membuat laporan yang menjadi embrio lahirnya perhitungan pendapatan nasional yang kita kenal. Sejak tahun 1953, PBB melakukan pembakuan atau standardisasi sistem perhitungan ini.

Semakin rumitnya masalah yang dihadapi negara khususnya negara berkembang maka sistem ini diperbaiki dan direvisi sistematikanya. Pada tahun 1968 PBB menjadikan perhitungan ini menjadi perhitungan standar selama 25 tahun hingga tahun 1993. (Tony, 1995: 333)

B. Indikator Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi utama yang digunakan untuk menilai kinerja pembangunan adalah GDP perkapita. GDP perkapita adalah perbandingan antara GDP dengan jumlah populasi penduduk. Dalam penghitungannya digunakan metode Purchasing Power Parity (PPP) riil sebagai alat pengkonversi (dalam dolar AS), karena jika digunakan kurs nominal akan menyebabkan kesalahan dalam melakukan perbandingan kinerja pembangunan antar negara. GDP PPP riil diperoleh dan GDP yang dikonversikan dalam mata uang dolar AS menggunakan  metode PPP, sehingga GDP tersebut mempunyai daya beli yang sama dengan dolar di Amerika Serikat. GDP perkapita dengan metode PPP umumnya lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan GDP perkapita dengan kurs nominal.

Melalui indikator GDP perkapita ini Bank Dunia (2003) mengklasifikasikan negara menjadi tiga golongan, yaitu :

  1. Negara berpenghasilan rendah (low-income economies)
  2. Negara-negara ini memiliki GDP perkapita Kurang atau sama dengan US$ 745 pada tahun 2001.
  3. Negara berpenghasilan menengah (middle-income economies)
  4. Kelompok Negara ini memiliki GDP perkapita lebih dari US$ 745 namun kurang dari US$ 8.626 pada tahun 2001. kelompok Negara ini dibagi menjadi:
    1. Negara berpenghasilan menengah papan bawah (lower-middle-income economies) dengan GDP perkapita antara US$ 746 sampai US$2.975.
    2. Negara berpenghasilan menengah papan atas (upper-middle-income economies) dengan GDP perkapita antara US$2.976 sampai US$ 9.025.
  5. Negara berpenghasilan tinggi (high- income economies)
  6. Negara di dalam kelompok ini mempunyai GDP perkapita sebesar US$ 9.206 atau lebih pada tahun 2001.

Dalam metode Purchasing Power Parity dikenal dua versi yaitu versi absolut dan versi relatif. Versi absolut menjelaskan bahwa kurs spot ditentukan oleh harga relative dari sejumlah barang yang sama (ditunjukkan oleh indeks harga). Sedangkan, versi relatif mengatakan bahwa persentase perubahan kurs nominal akan sama dengan perbedaan inflasi di antara kedua negara.

C. Relevansi Indikator Pembangunan

Pembangunan adalah kemajuan yang diharapkan secara sosial dan ekonomi, dan manusia senantiasa mempunyai pandangan yang berbeda mengenai apa yang dinamakan dengan “yang diharapkan”. Oleh karena itu pembangunan harus berarti kemajuan dalam kondisi hidup (Hadi, 1985:26). Harapan dilakukannya pembangunan adalah mengurangi gap antara yang kaya dengan yang miskin dan mengurangi ketimpangan antara negara maju dengan negara berkembang. Dengan adanya pembangunan diharapkan kesejahteraan dan masyarakat bertambah. Pembangunan ekonomi sebagai suatu upaya dalam mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat merupakan suatu masalah yang sangat kompleks, oleh karena itu terdapat berbagi faktor yang mempengaruhinya.

Berdasarkan pengalaman dalam usaha pembangunan ekonomi, selanjutnya menimbulkan kesadaran bahwa kebijakan pembangunan belum merupakan suatu usaha yang sempurna apabila perumusannya didasarkan kepada pertimbangan­pertimbangan yang bersifat ekonomi. Masalah pembangunan merupakan suatu jalinan dari masalah sosial, ekonomi, politik, administrasi dan sebagainya yang saling berpengaruh dan berkaitan satu dengan yang lain. Dengan demikian kebijakan yang harus dilakukan perlulah mempertimbangkan faktor-faktor yang bersifat non-ekonomi untuk melengkapi analisa yang ditinjau dari sudut pandang ekonomi. Maka berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini ditelaah kembali oleh berbagi ahli untuk diketahui efeknya sehingga pembangunan dapat berjalan secara harmonis.

Seiring globalisasi yang membahana di seantero negeri, maka indikator pembangunan yang selama ini dikenal, yaitu melalui perhitungan pendapatan nasional dinilai kurang relevan. Sistem perhitungan pendapatan nasional ini dirasa tidak adil, karena mengabaikan isu pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam pengbitungan dengan model konvensional, seluruh penduduk dianggap sama keadaannya dengan mengabaikan determinan penting seperti komposisi umur penduduk, distribusi pendapatan masyarakat corak pengeluaran masyarakat dan sebagainya. Karena keterbatasan ini sangat riskan apabila mengatakan bahwa perhitungan ini merupakan indeks kesejahteraan yang paling baik.

D. Ketidaksempurnaan Metodologi

Telah diakui bahwa tingkat pendapatan masyarakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan tingkat kesejahteraan. Tetapi diluar itu masih terdapat faktor lain yang lebih penting dalam mengukur tingkat pendapatan. Faktor tersebut dapat menimbulkan perbedaan tingkat kesejahteraan dalam masyarakat walaupun tingkat pendapatannya tidak banyak berubah misalnya adat istiadat. Sebagai misal adalah dengan adanya adat istiadat yang kuat dan ketat menuntut para pengikutnya untuk banyak mengerjakan hal-hal di luar kegiatan ekonominya sehingga mereka tidak dapat menggunakan seluruh tenaganya untuk kegiatan ekonominya. Dalam masyarakat seperti ini kita tidak tepat untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat hanya dari nilai-nilai kegiatan ekonominya saja.

Selain faktor budaya iklim dan faktor alam juga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Misalnya masyarakat di daerah pegunungan dan di daerah dataran rendah. Walaupun tingkat pendapatan mereka sama namun masyarakat di dataran rendah memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh struktur alam di dataran rendah lebih mudah dikuasai daripada di dataran tinggi.

Akumulasi dan beberapa faktor tersebut, mengakibatkan sering kalinya indikator pembangunan konvesional, dalam hal ini pendapatan per kapita, kurang memberikan gambaran nyata akan pembangunan di suatu negara. Kegagalan tersebut tercermin dengan seringnya ditemukan fakta-fakta yang menunjukan ketidaksesuaian makna dari pengolahan data secara konvensional dengan apa yang terjadi di kehidupan nyata.

E. Munculnya Indikator Pendekatan Sosial

Jauh sebelumnya, sebenarnya sudah pernah tercetus gagasan penggunaan mdikator pembangunan ekonomi melalui perspektif sosial. Gagasan tersebut muncul untuk menjawab kegagalan indikator konvensional dalam menggambarkan pembangunan secara fundamental.

Diawali pada tahun 1970, UNRSID (United Nations Research Institute on Sosial Development) memperkenalkan indikator sosial-ekonomi, yang terdiri dari 9 indikator sosial dan 7 indikator ekonomi. Indikator-indikator ini dipilih atas dasar tingginya korelasi dalam membentuk indeks pembangunan dengan menggunakan “bobot timbangan” yang berasal dari berbagai tingkat korelasi.

Indikator lainnya diperkenalkan oleh Morris D, yaitu Physical Quality Life Index (PQLI). PQLI merupakan gabungan dari 3 indikator, yaitu: harapan hidup pada usia satu tahun, angka kematian, dan tingkat melek huruf. Tidak berhenti sampai di situ, UNDP (United Nations Development Report) memperkenalkan indikator yang disebut Human Development Index (HDI). Hampir sama dengan PQLI, HDI mencoba merangking semua negara dalam skala 0 sampai 1 .

Kembali ke masalah indikator konvensional, jika dibandingkan antara GDP/kapita dengan HDI, maka akan sering dijumpai ketidaksesuaian interpretasi indikator yang ada. Berangkat dari fakta perekonomian daerah, ketidaksesuaian ini dapat terlihat dengan terbukti semakin tinggi HDI (Human Development Index) tidak selalu semakin tinggi PDRB/kapita. Pada tahun 1999, Jawa Barat menjadi kontributor ekonomi paling tinggi di Indonesia. Kontribusinya sebesar Rp 68,2 triliun kepada nasional, akan tetapi dengan jumlah penduduk sekitar 42 juta ketika itu, maka PDRB/kapita menduduki peringkat 15, lebih parahnya lagi HDI-nya hanya ke-16. Demikian pula Provinsi Jawa Timur yang memberikan kontribusi ke-3 terbesar di antara 26 provinsi, PDRB/ kapitanya menduduki peringkat ke-11 dan lebih buruk lagi peringkat HDI-nya yaitu ke-22. Jika perhatian ditunjukkan pada PDRB/kapita tertinggi, Provinsi Kalimantan Timur-lah peringkat ke-1 namun HDI-nya menduduki tempat ke-8. Terlebih lagi bagi Irian Jaya yang PDRB/kapitanya peringkat ke-4, HDI-nya ke-25.

BAB III

PENUTUP

 A. Kesimpulan

Melalui berbagai fakta yang terjadi dan kerumitan akan masalah pembangunan di suatu negara, indikator pembangunan dari perspektif ekonomi kurang representatif dalam mengukur kesejahteraan. Karena adanya determinan yang kurang dipertimbangkan, maka diperlukan beberapa alternatif indikator pembangunan lain.

Indikator sosial dapat melengkapi indikator ekonomi dalam menjawab permasalahan pembangunan. Secara singkat, dalam menilai tingkat keberhasilan suatu negara, hendaknya memasukkan aspek-aspek sosial.

Indikator tradisional (GDP) sayangnya masih sering digunakan sebagai tolak ukur utama dalam menilai pembangunan suatu negara. Padahal menurut Amartya Sen, pembangunan proses yang memperluas entitlement dana kapabilitas. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan paradigma indikator pembangunan sebagai bagian dari perubahan makna pembangunan itu sendiri.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: